Refleksi Akhir Tahun 2011 : AROGANSI GKI YASMIN


8. KASUS GKI YASMIN: Negara Kalah Menghadapi Arogansi Minoritas

Kisruh GKI Yasmin ini bermula dari upaya pihak Gereja Kristen Indonesia untuk mendirikan gereja di sebidang tanah di  Kompleks Taman Yasmin, jalan KH Abdullah bin Nuh, Tanah Sareal, Kota Bogor. Berdasarkan SKB/PBM No 9 tahun 2006, pendirian tempat ibadah ini mensyaratkan adanya persetujuan warga sekitar, sekurang-kurangnya 90 orang.

Untuk mendapatkan tandatangan warga, GKI melakukan sejumlah penipuan: Pertama, meminta persetujuan pembangunan rumah sakit, yaitu Hermina. Karena untuk pembangunan rumah sakit, maka warga pun tidak keberatan. Konon, dari sana terkumpul sejumlah tandatangan warga. Kedua, mendapatkan tandatangan warga dengan modus pembagian bantuan sembako. Menurut data Jurnal-Indonesia-Net, berdasarkan klaim GKI Yasmin tanggal 10 Maret 2002, terkumpul 170 tandatangan; 1 Maret 2003 terkumpul 127 tandatangan; 08 Januari 2006 terkumpul 40 tandatangan; 12 Januari 2006 terkumpul 66 orang dan  15 Januari 2006 terkumpul 40 orang. Ketiga, menyuap aparat kelurahan agar mengesahkan tandatangan tersebut untuk memproses IMB.

Anehnya, meski rekomendasi tertulis dari kantor Departemen Agama setempat dan rekomendasi FKUB juga tidak ada, tapi IMB untuk GKI Yasmin ini bisa keluar melalui SK Nomer: 645.8-372/2006 tanggal 19 Juli 2006 yang ditandatangani Walikota Bogor. Sejak  awal, sebenarnya masyarakat tidak setuju dengan pembangunan gereja tersebut. Mantan Ketua RT 08/08, Kelurahan Curug, Mekarwangi, -lokasi gereja itu- Muchtar menjelaskan, warga RT telah menolak pembangunan gereja itu sejak awal. Lagi pula, menurutnya, dari 10 KK Katolik dan 8 KK Kristen, tak ada satupun yang menjadi jemaah GKI ini.

Setelah tahu  bahwa di tempat yang semula dianggap sebagai rumah sakit itu ternyata didirikan gereja dan IMB-nya pun telah dikeluarkan oleh Pemkot Kota Bogor, maka masyarakat mulai resah dan melakukan protes. Protes warga berlanjut dengan tuntutan pembatalan IMB kepada Walikota tertanggal 25 Januari 2008. Pemkot merespon tuntutan warga dengan mengeluarkan SK Nomer: 503/208 DTKP, tentang pembekuan IMB. Keputusan ini kemudian digugat oleh GKI ke Pengadilan Tatausaha Negara (PTUN) Bandung, dengan dikeluarkan Putusan Pengadilan TUN Bandung No: 41/G/2008/PTUN.BDG  tertanggal 4 September 2008. Tidak puas dengan PTUN Jabar, mereka pun membawa ke Jakarta, hingga dikeluarkan Putusan Pengadilan TUN Jakarta No: 241/B/2008/PT.TUN.JKT tertanggal 11 Pebruari 2009. Terakhir, mereka pun membawa ke Mahkamah Agung hingga keluar Surat Putusan PK MA No: 127/PK/TUN/2009 tertanggal 9 Desember 2010.

Surat Putusan PK MA tersebut membatalkan pembekuan IMB yang ditandatangani oleh Dinas Tatakota dan Pertamanan Kota Bogor, SK Nomer: 503/208 DTKP. Setelah keluarnya Surat Putusan MA No: 127/PK/TUN/2009 tertanggal 9 Desember 2010, Walikota Bogor mengeluarkan SK No: 503.45-135/2011 tertanggal 8 Maret 2011 tentang Pembatalan Pembekuan IMB melalui SK Nomer: 503/208 DTKP. Tiga hari kemudian, Walikota Bogor mengeluarkan SK No: 645.45-137/2011 tertanggal 11 Maret 2011 yang membatalkan SK Nomer: 645.8-372/2006 tanggal 19 Juli 2006 tentang Izin Pendirian Bangunan GKI Yasmin.

Pada saat yang sama, Pengadilan Negeri Kota Bogor memutuskan terjadinya pemalsuan dan tandatangan masyarakat, yaitu dengan dijatuhkannya PUTUSAN BERSALAH Majelis Hakim kepada Munir Karta, Kamis 20 Januari 2011, selaku terdakwa kasus pemalsuan surat dan tandatangan masyarakat setempat. Keputusan Pengadilan Negeri Kota Bogor sekaligus menguatkan keputusan Pemkot Bogor yang membatalkan IMB tersebut.

Namun, dalam kasus gereja GKI Yasmin Bogor, opini yang berkembang akibat pemberitaan yang keliru adalah bahwa Walikota Bogor Diani Budiharto seolah tidak melaksanakan Putusan PK Mahkamah Agung tanggal 9 Desember 2010 yang membatalkan pembekuan IMB GKI Yasmin Bogor. Juga, pemberitaan itu cenderung menyudutkan umat Islam Bogor sebagai tidak toleran. Sehingga tampak seolah GKI Yasmin sebagai  “korban” dari pihak yang dituduh telah bertindak dzalim padanya, yakni Pemkot Bogor dan umat Islam di sekitar lokasi gereja.

Padahal sesungguhnya Walikota Bogor telah melaksanakan Putusan PK MA itu dengan mencabut pembekuan IMB yang ditandatanggani oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor, melalui SK tertanggal 8 Maret 2011.  Namun kemudian Walikota Bogor mencabut IMB Gedung GKI Yasmin itu  melalui SK 645.45-137 tertanggal 11 Maret 2011 karena pembangunan gereja itu melanggar Peraturan Bersama Menteri (PBM) tahun 2006  tentang perijinan mendirikan rumah ibadah. Disamping itu, bakal Gereja yang berada di tengah-tengah pemukiman itu  ditolak warga setempat. Apalagi proses untuk mendapatkan persetujuan warga ternyata dilakukan dengan cara-cara curang seperti memalsukan KTP dan melakukan penyuapan terhadap warga agar menyetujui pembangunan gereja tersebut.

Dan yang banyak tidak diketahui oleh publik, Mahkamah Agung dalam suratnya nomor: 45/Td.TUN/VI/2011 tertanggal 1 Juni 2011, sesungguhnya juga telah mengakui SK Walikota Bogor tentang Pencabutan IMB  GKI Yasmin tersebut dan mempersilakan pihak yang merasa dirugikan untuk menggugat ke Pengadilan.

Negara Kalah Menghadapi Arogansi Minoritas

Proses hukum dalam kasus GKI Yasmin sebenarnya telah selesai. Tetapi, mereka tetap ngotot dan terus-menerus melakukan penyesatan opini yang didukung oleh media massa yang pro mereka. Pemkot Bogor, bahkan Gubenur Jabar, Mendagri, Menag, Menkopolhukam hingga Presiden pun terus-menerus menjadi bulan-bulanan mereka. Tingkah mereka semakin menjadi-jadi setelah mendapatkan dukungan dari segelintir umat Islam yang berhasil mereka pengaruhi, seperti HMI, GP Anshor hingga PBNU termasuk kalangan Islam Liberal. Mereka semakin besar kepala setelah mendapat kunjungan Waligereja Dunia.

Aneh sekali, negara yang dihuni mayoritas Muslim ini justru seolah-olah tidak berdaya menghadapi arogansi mereka. Mereka terus-menerus menteror warga dan umat Islam, termasuk juga negara, dengan memperagakan peribadatan ilegal di jalanan, yang jelas-jelas mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat, tetapi negara tidak berkutik. Para penguasa di negeri ini mengkhawatirkan citra mereka, karena opini yang mereka galang, dicap dzalim, tidak toleran dan menindas kaum minoritas.

Kekalahan negara inilah yang sebenarnya membuat mereka besar kepala. Selain negara kalah, mereka juga merasa kuat karena mendapatkan dukungan media massa. Opini media sengaja dibentuk sedemikian rupa agar berpihak kepada mereka. Dengan cara itulah, mereka menggalang dukungan termasuk dari kalangan umat Islam. Melalui penyesatan inilah, mereka berhasil mengadu domba umat Islam. Ironisnya, ada ormas-ormas Islam yang merasa gagah dan terhormat membela mereka. Sama sekali tidak merasa malu kepada umat Islam, apalagi malu kepada Allah dan Rasul-Nya.

Islam Mengikis Arogansi Non-Muslim

Selama negara ini menerapkan sistem sekuler dan abai terhadap sistem Islam, maka kondisinya akan tetap seperti ini. Potensi konflik berbau SARA akan terus ada, bahkan mungkin dengan intensitas yang makin meninggi oleh karena berbagai latar kepentingan ikut bermain.  Solusinya, negeri yang mayoritas penduduknya muslim ini harus dikembalikan pada posisinya sebagai negeri Islam dengan diterapkannya syariah di bawah naungan daulah Khilafah. Jika Islam diterapkan di negeri ini, dan orang Kristen dan non Muslim lain bersedia menjadi Ahli Dzimmah, maka mereka harus diterikat dengan syarat-syarat dzimmah:

1-      Mereka wajib membayar jizyah, jika mampu dan tunduk kepada sistem Islam. Sebagaimana firman Allah SWT, “Hingga mereka membayar jizyah sesuai dengan kemampuan mereka, sedangkan mereka tunduk (pada Islam).” (Q.s. at-Taubah [09]: 29)

2-      Mereka wajib menerapkan hukum Islam, kecuali dalam urusan peribadatan, makan, minum, berpakaian, termasuk kawin dan talak. Sebagaimana sabda Nabi, “Siapa saja yang tetap dalam keyahudian dan kenasraniannya, maka dia tidak boleh dihasut (untuk memeluk Islam).” (Lihat, Ibn Hajar, Talhis al-Habir fi Ahadits ar-Rafii al-Kabir, IV/122)

3-      Selain kedua syarat di atas, negara bisa menetapkan syarat-syarat lain kepada mereka. Khalifah Abu Bakar mensyaratkan kepada Bazakhah, Asad dan Ghathafan agar mereka melucuti senjatanya. Khalifah ‘Umar bin al-Khatthab mensyaratkan Bani Tughlab untuk tidak mengkristenkan anak-anak mereka. Apa yang mereka dapatkan dari kaum Muslim, harus mereka kembalikan, tetapi tidak sebaliknya (H.r. al-Baihaqi, Sunan al-Baihaqi, IX/335; Abu ‘Ubaid, al-Amwal, hal. 198). Bahkan, banyak di antara mereka yang mengajukan persyaratan agar bisa diterima menjadi Ahli Dzimmah, antara lain, tidak mendirikan gereja baru di kotanya, tidak mendirikan biara di sekitarnya, juga asrama pendeta. Tidak pula merenovasi gereja-gereja yang rusak, tidak juga menggunakannya untuk memata-matai kaum Muslim. Tidak melarang kaum Muslim singgah di malam atau siang hari di gereja. Mereka berjanji memperluas pintu untuk orang yang lewat dan Ibn Sabil. Tidak melindungi mata-mata di sana juga di rumah-rumah mereka. Tidak menyembunyikan orang yang menipu kaum Muslim. Tidak membunyi lonceng, kecuali dengan pukulan yang ringan di tengah-tengah gereja kami. Tidak menampakkan salib. Tidak pula mengeraskan suara ketika sembahyang maupun membaca bacaan di gereja, ketika ada orang Islam. Tidak mengeluarkan Salib dan Injil di pasar kaum Muslim. Tidak mengeraskan suara terhadap orang-orang yang mati. Tidak menghidupkan lilin di pasar-pasar kaum Muslim. Tidak memakan babi di dekat kaum Muslim. Tidak menjual khamer, tidak menunjukkan sikap syirik, tidak mengajak orang lain memeluk agama mereka. Tidak menghalangi keluarganya yang ingin memeluk Islam. Tidak menyerupai pakaian kaum Muslim, baik songkok, kafiyeh maupun sandal. Tidak bicara dengan menggunakan bahasa kaum Muslim. Tidak menggunakan sebutan kaum Muslim… (H.r. al-Baihaqi, Sunan al-Baiqahi, IX/202; Ibn Qudamah, al-Mughni, VIII/524)

Andai saja hukum Islam diterapkan di negeri ini, dan orang-orang non-Muslim menjadi Ahli Dzimmah dengan syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, maka arogansi yang mereka pertontonkan tidak akan terjadi. Kisruh pendirian gereja seperti saat ini pun tidak akan terjadi. Di sisi lain, Islam dan umatnya akan hidup mulia karena tidak ada satupun pihak yang berani menghinakan mereka.

to becontinued ………

URL : http://hizbut-tahrir.or.id/2011/12/18/refleksi-akhir-tahun-2011/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s