Refleksi Akhir Tahun 2011 : GEJOLAK PAPUA


4. GEJOLAK PAPUA DAN KISRUH FREEPORT

Sepanjang tahun 2011  bumi Papua terus bergejolak. Sebagiannya merupakan kelanjutan dari gejolak yang sudah lama berlangsung di sana. Berbagai gejolak di Papua sepanjang tahun 2011 itu dapat dikelompokkan menjadi empat: Pertama, yang bisa dikatakan sebagai fenomena baru, yakni gejolak yang terkait dengan perebutan kekuasaan dalam Pilkada. Misalnya, pada 31 Juli lalu terjadi konflik antar warga terkait pilkada di kawasan Ilaga, Kabupaten Puncak Jaya. Akibatnya, 20 orang tewas.

Kedua, konflik terkait PT Freeport Indonesia (PTFI). Pada pertengahan bulan Maret 2011 terjadi aksi pemogokan oleh para karyawan PTFI. Mereka menuntut kenaikan upah.  Menejemen PTFI menolak tuntutan para karyawan tersebut.  Akibatnya, aksi mogok karyawan makin membesar dan meluas, hingga akhirnya para karyawan memblokade jalan masuk ke PTFI.  Suasana tambah panas setelah pada 10 Oktober  terjadi bentrok polisi dengan karyawan di daerah Gorong-Gorong Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru dan mengakibatkan dua orang korban tewas (satu karyawan dan satu orang anggota Brimob) serta 8 orang lainnya terluka.  Hingga kini masalah ini belum tuntas.  Entah kebetulan atau tidak, semua itu terjadi disaat pemerintah berusaha melakukan renegosiasi dengan PTFI dimana pemerintah meminta PTFI menaikkan pembayaran royalti PTFI agar sesuai ketentuan PP No 45/2003, yaitu royalti emas 3,75 persen, tembaga 4 persen, dan perak 3,25 persen. Saat ini, royalti yang diterima negara dari PTFI untuk emas 1 %, untuk tembaga 1,5% (jika harga kurang dari US$ 0.9/pound) sampai 3.5% (jika harga US$ 1.1/pound) dan untuk perak 1,25 %. PTFI menolak permintaan pemerintah itu.

Ketiga, terjadinya berbagai kasus penembakan yang menyasar karyawan PTFI, karyawan kontraktor PTFI, pendulang emas, masyarakat umum dan aparat baik kepolisian maupun TNI.  Menurut data Kontras, sejak Juli 2009 hingga November 2011, telah terjadi 26 kali penembakan di Papua.   Rinciannya, pada 2009 terjadi 12 penembakan, 2010 terjadi satu penembakan, dan pada 2011 terjadi 13 kali penembakan. Dari jumlah itu sejak Oktober 2011 terjadi 11 kali penembakan dengan korban jiwa 9 orang, yaitu tujuh orang karyawan Freeport dan dua orang pendulang emas.

Kasus penembakan paling akhir terjadi pada 18 November di Mil 51. Tidak ada korban. Lalu 20 November  di Mil 51 terjadi lagi penembakan yang menewaskan Fery William Sanyakit (50) dan melukai dua orang polisi, dan pada 22 November  di Mil 51-52 yang melukai sopir bus PT KPI Abu Bakar Shidiq dan praka Tekad. Sejak juli 2009 terhitung ada 12 orang tewas dan 46 terluka karena rangkaian penembakan itu.  Namun dari semua itu belum ada satupun pelaku yang ditangkap.

Keempat, gejolak terkait upaya memerdekakan Papua dari NKRI.  Upaya itu dilakukan melalui tiga elemen yang bermain dalam satu tujuan yang sama dan berbagi tugas.

Pertama, elemen gerakan bersenjata yaitu TPN/OPM (Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka).  Selama ini TPN OPM inilah yang melakukan berbagai penyerangan dan kontak senjata di Papua, termasuk beberapa penyerangan pada akhir-akhir ini seperti yang diakui  oleh OPM sendiri.  Pada Juli 2011, 16 orang yang diduga OPM melakukan penyerangan di wilayah Paniai. Mereka melarang pembangunan menara televisi Papua. Terjadi lah baku tembak dengan polisi. Juga penyerangan di wilayah Nafri pada 1 Agustus. Sebuah mobil diserang oleh sejumlah orang dengan senjata tajam dan senjata api yang mengakibatkan empat orang tewas, tiga luka berat dan dua luka ringan.

Kedua, elemen diplomatik di luar negeri terutama dua organisasi yaitu ILWP (International Lawyer for West Papua) dan IPWP (International Parliament for West Papua).  Keduanya bermarkas di Eropa (Inggris) dan diinisiasi serta dimotori oleh organisasi yang dipimpin oleh Beny Wenda, yaitu FWPC (Free West Papua Campaign).  ILWP dan IPWP inilah yang diberi mandat TPN/OPM dan didukung oleh KNPB untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua melalui internasionalisasi masalah Papua dan mendorong PBB untuk membahasnya baik dalam Majelis Umum atau dalam Komite Kolonialisasi.

ILWP pada 1 Agustus 2011 mengadakan konferensi untuk mengangkat masalah kemerdekaan Papua di tingkat Internasional.  Konferensi itu  diselenggarakan di East School of the Examination Schools, 75-81 High Street, Oxford dengan tema: “West Papua? The Road to Freedom“. Pembicaranya antara lain: John Saltford, akademisi Inggris pengarang buku “Autonomy of Betrayal“, Benny Wenda pemimpin FWPC yang tinggal di Inggris, Ralph Regenvaru, Menteri Kehakiman Vanuatu, Clement Ronawery saksi Penentuan Pendapat Rakyat tahun 1969 dan Frances Raday anggota ahli Komite PBB untuk Pengurangan Diskriminasi terhadap Perempuan; dan dua pembicara dari Papua melalui video-link yaitu Dr. Benny Giay dan Pendeta Sofyan Yoman.

Ketiga, elemen politik dalam negeri baik LSM-LSM atau organisasi yang menguatkan tuntutan referendum baik melalui berbagai demonstrasi, seminar atau aktifitas lainnya. Diantaranya adalah aksi demontrasi pada 1 Agustus 2011 yang dimotori oleh KNPB (Komita Nasional Papua Barat) di Jayapura, Nabire, Timika dan Manokwari guna mendukung kemerdekaan Papua dan dimaksudkan sebagai dukungan terhadap konferensi yang dilakukan di London oleh ILWP.

Pada 19 Oktober di gelar Kongres Rakyat Papua (KRP) III di Lapangan Zakeus, Padang Bulan, Abepura, Kota Jayapura.  KRP III itu digagas oleh Kepemimpinan Kolektif Nasional Bangsa Papua Barat (KKNPB) beserta organisasi-organisasi di bawahnya, antara lain Presidium Dewan Papua, Yepena (Youth Papua National Authority), West Papua National for Leader Nation, dan Bintang 14 Melanesia Barat. KRP III diakhiri dengan pendeklarasian berdirinya Negara Federasi Papua Barat oleh Forkorus Yoboisembut, dengan Kepala Negera adalah Forkorus Yaboisembut sendiri dan Edison Waromi sebagai Perdana Menteri. KRP III ini akhirnya dibubarkan secara paksa oleh aparat kepolisian dan TNI hingga menewaskan enam orang.

Aksi paling akhir adalah aksi di Manokwari, Papua Barat, pada Kamis (17/11) yang dimotori oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Dewan Rakyat Papua. Aksi itu menyerukan pemisahan Papua dari Indonesia dan membawa petisi berisi pernyataan rakyat. Tokoh masyarakat dan gereja Papua Barat, ML Wanma, mengatakan isi petisi itu antara lain mempertegas pernyataan kemerdekaan Papua (BBC, 17/11/2011).

Masalah di Papua itu menarik perhatian AS.  Sebab kepentingan nasional AS memang terkait dengan Papua.  Masalah Papua itu setidaknya disinggung tiga kali oleh pejabat tinggi AS.  Menhan AS Leon Panetta dalam kunjungan kehormatan kepada Presiden SBY di Nusa Dua, Bali, Senin (24/10/2011) menyinggung masalah Papua.  Berikutnya, menjelang kunjungan Obama, menlu AS Hillary Clinton angkat suara mengenai konflik di Papua. Hillary menyampaikan kekhawatiran akan kondisi HAM di Papua. Ia menyerukan adanya dialog untuk memenuhi aspirasi rakyat di wilayah konflik tersebut (AFP, 11/11). Dan Obama sendiri dalam pembicaraannya dengan Presiden SBY di Bali juga menyinggung masalah Papua.

Terkait  masalah di Papua, menurut studi yang dilakukan LIPI ada 4 akar masalah di Papua. Pertama, masalah sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia yang  bagi sebagian orang Papua dianggap belum benar. Kedua, masalah operasi militer yang berlangsung sejak tahun 1965 menimbulkan trauma dan luka kolektif di masyarakat Papua tentang kekerasan negara dan pelanggaran HAM. Ketiga, deskriminasi dan marjinalisasi masyarakat Papua oleh berbagai kebijakan yang dibuat Pemerintah.  Keempat, kegagalan pembangunan Papua, khususnya pendidikan, kesehatan, dan ekonomi (Vivanews.com, 15/11).

Persoalan di Papua makin bertambah kerus setelah upaya Pemerintah Indonesia untuk mengubah isi kontrak karya dengan dua perusahaan tambang raksasa, PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara, menemui jalan buntu. Kedua perusahaan raksasa asal Amerika Serikat itu menolak mentah-mentah usul perubahan terhadap empat hal yang selama ini dianggap merugikan pemerintah Indonesia. Yakni  luas wilayah kerja, perpanjangan kontrak, penerimaan negara atau royalti, dan kewajiban pengolahan dan pemurnian (Indopos, 6 Oktober 2011).

Khusus mengenai royalti, pemerintah Indonesia ingin menaikkan royalti emas di angka 3,75 %, tembaga 4 %, dan perak 3,25 % sesuai ketentuan PP No 45/2003. Saat ini, royalti yang diterima pemerintah dari Freeport hanya di kisaran 1 % untuk emas, 1,5-3,5 % untuk tembaga dan 1,25 % untuk perak. Akibat kecilnya royalti, pendapatan pemerintah sangat kecil dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh PT Freeport tiap tahun yang sangat besar (lihat tabel dibawah). Selama 5 tahun saja dari tahun 2004 -2008 pendapatan yang diperoleh Freeport sebesar 19.893 milyar US$ atau setara Rp 198 triliun. Sementara yang diterima pemerintah Indonesia dalam bentuk pajak dan royalti hanya   sekitar Rp 41 triliun selama 5 tahun itu. Tapi PTFI menolak ajuan pemerintah tersebut.

Produksi dan Pendapatan PT Freeport Tahun 2004-2008

Tahun Produksi Pendapatan GP Pajak Royalti
Emas (RibuOns) Tembaga (Juta tons) Juta US$ Juta US$ Juta US$ Juta US$
2004 1.456,20 996,5 1.980 804 266.4 43,5
2005 2.789,40 1.445,90 4.012 2380 781 103,7
2006 1.732 1.201 4883 2929 950 126
2007 2.198 1.151 5315 3234 1326 133
2008 1.163 1.094 3703 1415 612 113
9.338,60 5.888,40 19.893,00 10.762,00 3.669,00 519,20

Sumber: Eramuslim (2010)

Protes juga dilakukan oleh ribuan karyawan PT Freeport yang menuntut kenaikan gaji. Sejak Kamis 15 September 2011 lalu, ribuan karyawan PT Freeport masih melakukan aksi mogok kerja. Mereka menuntut peningkatan kesejahteraan dan upah yang sebanding dengan risiko kerja yang sangat tinggi. Menurut para karyawan, apa yang mereka peroleh jauh dari memadai. Bahkan, dari seluruh perusahaan tambang di dunia, gaji karyawan Freeport Indonesia yang paling rendah dan jauh dari standar bahkan bila dibandingkan dengan gaji karyawan Frreport di negara lain  padahal tingkat risiko kerja sangat tinggi, yakni bekerja di ketinggian 4.200 meter, berkabut, curah hujan tinggi, suhu dingin yang sangat ekstrem. Sebagai  perbandingan, tahun 2006 gaji pekerja tambang di Amerika Utara US$ 10-70 per jam, Amerika Selatan US$ 10-100 per jam dan Indonesia hanya US$ 0,98 – 2 per jam.  Tahun 2010 gaji pekerja tambang di Amerika Utara mencapai rata-rata US$ 66,432 per jam sedangkan Indonesia hanya US$ 4,421-7,356 perjam.

Diskriminasi bukan hanya terjadi antara gaji karyawan PTFI di Indonesia dan di negara lain, tapi di PTFI Indonesia sendiri terjadi diskriminasi yang mencolok antara karyawan Indonesia dan asing.  Di PTFI ini, karyawan lokal hanya dihargai bekerja dengan nominal Rp 30 ribu-50 ribu per jam, padahal karyawan asing (ekspatriat) di level sama rata-rata satu jam dibayar Rp 3 juta. (sumber: Batavia.com)

Akan tetapi baik tuntutan pemerintah maupun buruh tidak mendapat respon yang signifikan dari  PT Freeport.

Bila diperhatikan, munculnya masalah Freeport ini baik tuntutan pemerintah maupun tuntutan buruh sebenarnya disebabkan oleh 3 hal yang saling terkait, yaitu kontrak karya yang bermasalah, tekanan asing serta kebijakan ekonomi yang semakin liberal. Masalah kontrak karya, sejak Kontrak Karya (KK) I yang ditandatangani Soeharto sebagai Ketua Presidum Kabinet pada tanggal 7 April 1967 dan berlaku untuk Kuasa Pertambangan (KP) selama 30 tahun, isinya memang sangat merugikan negara.  Freeport mendapatkan berbagai keistimewaan sebagai perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia tetapi tidak terdaftar di Indonesia dan tidak tunduk dengan hukum Indonesia, mendapatkan tax holiday setelah tiga tahun berproduksi dan tanpa membayar royalti sampai tahun 1984 serta keistimewaann lainnya.  Ketika KK I berakhir, Freeport memperoleh kembali KK II selama 30 tahun sampai tahun 2021, bahkan bisa diperpanjang sampai tahun 2042 dengan kepemilikan saham tidak banyak berubah, yakni 81, 21  % dikuasai Freeport,  9,36 % milik pemerintah dan 9,36 % milik Indocooper Investama – sebuah perusahaan swasta lokal.

Keistimewaan dalam dalam KK ini diperoleh lewat tekanan asing dan kebijakan ekonomi neoliberal. Tekanan asing dilakukan oleh   pemerintah AS yang dianggap “berjasa besar” kepada pemerintah Soeharto dalam penumpasan G30S/PKI. Utang budi inilah yang digunakan sebagai “senjata” Freeport dan pemerintah AS untuk menekan Indonesia menerima begitu saja permohonan KP yang sangat merugikan itu. Sementara kebijakan neoliberal sangat tampak baik pada KK I maupun KK II dimana esensinya tidak lain adalah menyerahkan pengelolaan tambang ini ke perusahaan swasta (asing). Bahkan anehnya, ketika KK II dilakukan, Pemerintah yang ditawari untuk memperbesar sahamnya menyatakan tidak berminat, dan justru menyerahkan opsi saham itu kepada  swasta lokal, yakni Aburizal Bakrie (Bakrie Grup) yang membeli sekitar 10 % saham.

Ketiga sumber masalah Freeport tersebut diatas, yaitu kontrak karya yang bermasalah, tekanan asing serta kebijakan ekonomi  neoliberal,  tidak akan terjadi andai kebijakan pengelolaan sumber daya alam di negeri ini dilakukan berdasarkan syariat Islam. Dalam pandangan syariat Islam pengelolaan kekayaan alam seperti  tambang Freeport dan tambang lainnya  diatur sebagai berikut:

Pertama, dari segi kepemilikan. Tambang tembaga, emas dan sumber-sumber mineral dan tambang lainnya yang memiliki deposit yang sangat besar dikategorikan sebagai milik umum (milkiyyah ‘âmmah). Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abyadh bin Hamal al-Mazany dinyatakan bahwa:

أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْطَعَهُ المِْلْحَ فَقَطَعَهُ فَلَمَّا وَلَّى قَاَل رَجُلٌ: أَتَدْرِيْ مَا أَقْطَعْتَهُ لَهُ؟ إِنَّمَا أَقْطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ. قَالَ: فَرَجَعَهُ مِنْهُ

Bahwa ia datang kepada Rasulullah saw meminta (tambang) garam, maka beliau pun memberikannya. Setelah ia pergi ada seorang laki-laki yang bertanya kepada beliau, “Wahai Rasulullah, tahukah apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir. Lalu ia berkata: Kemudian Rasulullah saw pun manarik kembali tambang itu darinya” (HR Abu Dawud).

Dalam hadits ini Rasulullah saw meminta kembali tambang garam yang telah diberikan kepada Abyadh bin Hamal setelah beliau tahu bahwa tambang garam itu depositnya sangat banyak. Ini menunjukkan bahwa ‘illah (sebab disyariahkannya suatu hukum) dari larangan tambang itu dimiliki secara pribadi adalah karena jumlahnya yang sangat banyak. Maka larangan tersebut tidak terbatas pada tambang garam saja. Cakupannya bersifat umum, meliputi semua barang tambang apa pun jenisnya yang depositnya melimpah laksana air mengalir.

Semua barang tambang seperti itu menjadi milik umum sehingga tidak boleh dimiliki oleh atau diberikan kepada seseorang atau beberapa orang. Juga tidak boleh diberikan keistimewaan kepada seseorang atau lembaga tertentu untuk mengeksploitasinya. Wajib ditetapkan sebagai milik umum atau milik masyarakat.

Kedua, pengelolaan barang milik umum tersebut sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah sebagai wakil rakyat dimana hasilnya harus dipergunakan untuk kemaslahatan seluruh rakyatnya. Jika dalam proses eksplorasi dan eksploitasinya membutuhkan bantuan pihak swasta, maka posisi mereka hanyalah sebatas pekerja (ajir) dengan kompensasi tertentu. Dengan demikian pemerintah tidak diboleh melakukan perjanjian dengan pihak swasta dalam pembagian kepemilikan saham dari aset milik umum itu.

Negara wajib melindungi milik umum. Negara harus mencegah individu atau perusahaan swasta memiliki aset-aset yang termasuk milik umum. Jika ada individu atau swasta yang sudah terlanjur menguasainya seperti dalam kasus Freepoort saat ini,  maka yang harus dilakukan oleh Negara bukan melakukan negosiasi untuk menaikkan royalti atau menaikkan prosentase kepemilikan saham tapi  negara harus mengambil alih.  Pabrik dan instalasi yang sudah dibangun perusahaan swasta itu pun harus diambil atau diganti dengan harga yang sepadan. Diriwayatkan dalam salah satu hadits bahwa ada dua orang yang bersengketa dan meminta Rasulullah saw memberikan keputusan. Yang menjadi penyebabnya, salah satu dari mereka menanam kurma di tanah milik yang lain. Terhadap kasus tersebut, Rasulullah saw memutuskan bahwa pemilik tanah berhak atas tanahnya, dan pemilik pohon kurma harus mencabut pohon itu. Dari Rafi’ bin Khudayj bahwa Rasulullah saw bersabda:

مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفْقَتَهُ

Siapa saja yang menanam di tanah suatu kaum tanpa izin, maka dia tidak berhak atas tanaman itu sama sekali, namun dia berhak atas biaya yang dikeluarkannya (HR Ibnu Majah, Ahmad, Abu Dawud, dan al-Tirmidzi)

Dengan demikian, jika ada pihak swasta yang membangun pabrik kemudian memproduksi barang-barang dari aset yang termasuk kepemilikan umum, maka statusnya seperti orang yang menanam pohon di atas tanah orang lain tanpa izin. Maka, sebagaimana hadits di atas, perusahaan swasta yang mengelola kepemilikan umum itu harus mengambil semua asetnya atau menjualnya kepada negara yang secara syâr’i berhak mengelola aset milik umum tersebut

Adapun penyelesaian tuntas masalah Papua tersebut hanya bisa dilakukan dengan pembangunan yang merata dengan melibatkan masyarakat Papua.  Hal itu perlu kebijakan pendanaan yang tepat yaitu bagi tiap daerah diberi dana sesuai kebutuhan pembangunannya dan diutamakan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti infrastruktur ekonomi, pendidikan, kesehatan, perumahan dan  keamanan.  Dan itu hanya bisa diujudkan oleh sistem ekonomi Islam yang menjadikan distribusi kekayaan secara adil sebagai fokusnya.  Tidak bisa oleh  sistem ekonomi kpaitalisme seperti yang terjadi selama ini, yang fokus pada pertumbuhan dengan mengabaikan distribusi kekayaan  secara adil. Dan tidak kalah pentingnya adalah harus dilakukan peleburan masyarakat menjadi satu kesatuan masyarakat yang di dalamnya tidak ada diskriminasi dan marjinalisasi.  Semua itu hanya bisa diujudkan jika syariah Islam  diterapkan secara utuh.  Hanya itulah solusi tuntas bagi semua problem di Papua.

to be continued….

URL : http://hizbut-tahrir.or.id/2011/12/18/refleksi-akhir-tahun-2011/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s