Refleksi Akhir Tahun 2011 : KERAPUHAN KAPITALISME


6. OCCUPY WALL STREET DAN KERAPUHAN KAPITALISME

Pada September 2011, ribuan orang yang menamakan gerakannya Occupy Wall Street tumpah di distrik Wall Street, pusat keuangan AS. Aksi yang mulanya menggugat keserakahan Wall Street, dan kemudian kemudian berubah menjadi gerakan anti kapitalisme itu, kini terus berkembang dan menyebar ke berbagai negara di Eropa hingga Asia. Isi protes mereka antara lain: menentang ketidakadilan sosial dan ekonomi, pengangguran yang tinggi, keserakahan, korupsi, intervensi perusahaan-khususnya dari sektor jasa keuangan pada pemerintah dan sejumlah isu yang menjadi titik lemah kapitalisme selama ini.

Ketimpangan pendapatan negara-negara yang mempraktekkan kapitalisme memang sangat parah. Pada tahun 2007, 1% penduduk terkaya di Amerika Serikat memiliki 34,6% dari total kekayaan negara tersebut, dan 19% berikutnya menguasai 50,5%. Dengan kata lain, 20% golongan atas Amerika memiliki 85% kekayaan di negara tersebut. Sisanya, 80% populasi bawah hanya menguasai 15% dari kekayaan di AS (Forbes, 11/01/2011)

Selain itu, orang-orang kaya tersebut, khususnya mereka yang bekerja pada sektor keuangan, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap berbagai kebijakan pemerintah, bahkan ada diantaranya yang terlibat langsung dalam pemerintahan. Itu terjadi karena mereka merupakan sumber utama keuangan partai politik.  Dalam sistem demokrasi seperti di AS, kekuatan finansial sangat menentukan kemenangan dalam kontestasi politik. Akibatnya, berbagai kebijakan pemerintah, termasuk yang terkait dengan sektor keuangan lebih berpihak kepada pemodal ketimbang rakyat banyak. Misalnya, Glass-Steagall Act yang sebelumnya melarang bank komersial terlibat dan menjadi penjamin (underwriter) dalam investasi dan kegiatan asuransi dicabut akibat tekanan para pemodal di Wall Street. Dengan dicabutnya UU tersebut, bank-bank dapat dengan leluasa menggunakan dana nasabah untuk berinvestasi di pasar modal termasuk pada aset-aset derivatif. Akibatnya, investasi di pasar modal mengalami bubble hingga akhirnya meletus pada tahun 2008. Sejumlah perusahaan raksasa seperti Lehman Brothers kolaps, sehingga sebagian diantarnya terpaksa dibail-out oleh pemerintah. Pertumbuhan ekonomi menurun drastis sementara angka pengangguran dan kemiskinan melonjak.

Meski telah berlangsung tiga tahun, hingga kini krisis tersebut tetap terasa. Padahal pemerintah dan Bank Sentral AS, The Fed telah menggelontorkan lebih dari US$ 2 triliun untuk membeli aset-aset lembaga keuangan dan industri yang mengalami krisis likuiditas. Namun upaya tersebut tidak banyak membantu. Padahal uang-uang tersebut merupakan utang yang nantinya dibayar oleh rakyat AS sendiri.

Murka para penentang kapitalisme juga muncul akibat besarnya keserakahan dan kejahatan kera putih (white – collar crime) di sektor finansial yang berbasis riba dan spekulasi.  Di antara kasus yang fenomenal adalah konspirasi perusahaan energi Enron dengan auditornya Arthur Andersen agar laporan keuangannya agar tetap kinclong di mata investor. Setelah kejahatan itu terbongkar, saham Enron anjlok dari U$ 90 menjadi hanya US$ 1 perlembar sebelum akhirnya bangkrut. Artinya, nilai kekayaan  pemegang sahamnya menciut 90 kali lipat. World Com juga menyusul bangkrut di tahun 2002 karena terbukti menggelembungkan asetnya sebesar $ 11 miliar. Kasus mutakhir adalah penipuan yang dilakukan oleh Bernie Madoff terhadap nasabahnya yang mencapai US$ 65 miliar atau sekitar Rp 585 triliun. Mantan kepala bursa saham NASDAQ  tersebut kemudian diganjar 150 tahun penjara. Di Indonesia kejahatan tersebut dapat dilihat pada kasus BLBI dimana negara dirugikan paling sedikit Rp 1.031 triliun. Belakangan ada kasus Bank Century yang merugikan negara Rp 6,7 triliun.

Selain bersumber dari sektor finansial, negara-negara kapitalisme juga menghadapi krisis akibat postur APBN mereka yang disesaki utang.  Pemerintah AS kini menghadapi persoalan pelik akibat tumpukan utang yang kini mencapai US$ 15,03 triliun. Beban utang tersebut terjadi akibat tidak seimbangnya antara belanja publik  dan militer negara itu dengan pemasukan negara. Meningkatnya kekhawatiran investor terhadap kemampuan AS dalam mengatasi problem utangnya membuat Standard & Poor’s, untuk pertama kalinya dalam sejarah menurunkan peringkat (rating) surat utang AS dari AAA menjadi AA+. Solusi dilematis terpaksa ditempuh negara itu. Dalam 10 tahun ke depan kemampuan belanja pemerintah dipastikan melemah setelah adanya program penghematan yang terpaksa ditempuh untuk mengurangi defisit tersebut. Namun di sisi lain, program tersebut justru mengurangi kemampuan pemerintah untuk menstimulus perekonomian AS yang kini masih sekarat.

Hal yang sama juga dialami negara-negara di kawasan Uni Eropa (Zona Euro). Hingga saat ini mereka masih berjuang untuk keluar dari krisis yang menimpa kawasan tersebut. Krisis tersebut mengemuka setelah Portugal, Irlandia, Spanyol dan Yunani  menyatakan kesulitan untuk membayar utang sehingga meminta bantuan kepada IMF dan Bank Sentral Eropa. Namun dalam perkembangannya, negara-negara lain seperti Perancis dan Italia, negara dengan ekonomi terbesar kedua dan ketiga di Eropa juga menghadapi problem yang sama. Sialnya, kemampuan IMF, Bank Sentral Eropa dan European Financial Stability Facility (EFSF) ternyata tidak cukup besar untuk menalangi seluruh utang negara tersebut. Adapun rencana penerbitan  surat utang bersama negara-negara Eropa (euro bond) untuk menalangi utang negara-negara yang mengalami krisis dikecam oleh Jerman karena khawatir ikut terjangkit krisis serupa.

Dampaknya, kepercayaan investor terhadap negara-negara tersebut makin melemah. Bunga obligasi negara-negara tersebut makin tinggi sehingga utang mereka makin membengkak. Di Yunani bahkan investor yang memegang surat utang pemerintah telah kehilangan separuh dari kekayaan mereka akibat ketidakmampuan negara tersebut membayar utang-utangnya. Di sisi lain, upaya penghematan yang dilakukan pemerintah seperti melakukan PHK, pengurangan subsidi dan  privatisasi justu membuat perekonomian di kawasan tersebut semakin lesu. Perdana Menteri Yunani, George Papandreou dan Perdana Menteri Italia, Silvio Berlusconi bahkan dipaksa mundur karena gagal mengatasi krisis tersebut.

Entah sampai kapan krisis tersebut berlangsung. Namun yang pasti fakta di atas melengkapi sejarah kelam sistem kapitalisme, sebuah yang diberlakukan hampir di seluruh dunia termasuk di negeri-negeri muslim seperti Indonesia. Berbagai cara memang telah ditempuh untuk menambal kelemahan sistem tersebut, namun tetap saja gagal dan justru melahirkan krisis baru. Oleh karena itu, adalah hal yang aneh jika kaum muslimin dan pemerintah di negeri-negeri muslim masih saja mempertahankan sistem yang bobrok ini, sementara di negara asalnya ia dikecam habis-habisan oleh penganutnya sendiri.

to be continued…..

URL : http://hizbut-tahrir.or.id/2011/12/18/refleksi-akhir-tahun-2011/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s