Refleksi Akhir Tahun 2011 : UU INTELIJEN


9. UU INTELIJEN DAN RUU KAMNAS:

Melahirkan Rezim Represif

DPR melalui Sidang Paripurna pada tanggal 11 Oktober 2011 akhirnya dengan suara bulat mengesahkan UU Intelijen.  UU Intelijen ini merupakan yang pertama dari paket UU Hankam yang disahkan.  Yang lainya sedang atau akan dibahas, diantaranya RUU Kamnas, RUU Rahasia Negara, dan RUU Komponen Cadangan.

Pengesahan UU Intelijen itu adalah akhir pembahasan yang telah berlangsung sembilan tahun.  Meski begitu, UU Intelijen yang telah disahkan itu masih banyak menuai kritik dan penolakan karena dinilai akan melahirkan rezim represif, mengekang kebebasan sipil, mengkriminalisasi masyarakat dan menjadikan rakyat sebagai lawan.  Sementara pada saat yang sama terasa UU itu tidak sensitif dan terasa tumpul terhadap ancaman dari luar.

Diantaranya karena di dalam UU Intelijen itu terdapat ada istilah-istilah yang tidak didefinisikan dengan jelas, tolok ukur dan  kriteria tidak jelas serta mengandung  pengertian yang kabur.  Misalnya, definisi ancaman pada Pasal 1, frase “yang dinilai dan/atau dibuktikan”,  tolok ukur dan kriterianya tidak jelas.  Begitu juga apa yang dimaksud “ketahanan nasional” pada Pasal 31, “kegiatan yang mengancam ketahanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta sektor kehidupan masyarakat, termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup “ cakupannya sangat luas, tidak jelas  tolok ukur dan batasannya seperti apa, sampai tingkat apa bisa dikatakan mengancam ketahanan nasional serta siapa yang berwenang menilai dan memutuskankannya. Maka semuanya akan bergantung pada penafsiran dan penilaian subyektif penguasa intelijen. Karenanya, UU ini sangat bisa dijadikan alat kekuasaan  untuk memata-matai rakyat dan musuh politiknya dengan dalih kepentingan nasional.  Sikap kritis dan kritik atas kebijakan pemerintah akan dibungkam dengan dalih menjadi “ancaman”.

Wewenang Badan Intelijen untuk melakukan penyadapan meski dibatasi harus dengan penetapan Ketua Pengadilan, masih sangat mungkin disalahgunakan demi kepentingan tertentu.  Sebab penyadapan itu hanya didasarkan pada alasan demi fungsi intelijen dan atas perintah kepala BIN.  Sementara fungsi intelijen itu cakupannya sangat luas.  Jadi penyalahgunaan penyadapan sulit untuk dibuktikan.

Wewenang Badan Intelijen untuk memeriksa aliran dana dan melakukan penggalian informasi juga sangat membuka terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), sebab hanya dibatasi alasan demi fungsi intelijen dan atas perintah kepala BIN.  Meski penggalian informasi tidak boleh dengan melakukan penangkapan dan/atau penahanan, hal itu tidak bisa mencegah penyalahgunaan.  Pada masa orde baru dikenal istilah penggalian informasi, dimana tersangka dan tahanan kepolisian “dibon” oleh intelijen untuk digali informasinya (diinterogasi) dan dikembalikan dalam keadaan babak belur.  Bukan tidak mungkin hal itu akan terulang lagi.  Apalagi untuk penggalian informasi itu UU intelijen mewajibkan penegak hukum membantu intelijen.

UU inteljen ini juga berpotensi mengkrimininalisasi rakyat khususnya para peneliti dan insan pers, dengan delik kelalaian yang menyebabkan bocornya rahasia intelijen atau membocokan rahasia intelijen.  Hal itu akan berpotensi membungkam ruang kritik terhadap pemerintah.  Ini jelas menjadi ancaman bagi sikap kritis dan keterbukaan.

Celakanya UU ini tidak mengatur mekanisme pengaduan dan gugatan bagi individu yang merasa dilanggar haknya oleh kerja-kerja lembaga intelijen.  Sehingga individu rakyat yang merasa dilanggar haknya tidak bisa mendapatkan keadilan.

Apalagi UU ini tidak memberikan mekanisme kontrol dan pengawasan yang tegas, kuat dan permanen terhadap semua aspek dalam ruang lingkup fungsi dan kerja intelijen (termasuk penggunaan anggaran). Akibatnya, intelijen akan menjadi “super body” yang tidak bisa dikontrol dan bisa dijadikan alat kepentingan politik status quo.

Dengan demikian UU Intelijen yang sudah disahkan ini sangat mungkin melahirkan rezim represif.  Alih-alih melindungi rakyat, UU justru akan mengkriminalisasi rakyat yang kritis, mengekang keterbukaan sipil, melanggar hak privasi rakyat, menjadikan rakyat seolah “musuh”yang harus diawasi. Tapi ironinya, UU ini terasa sangat tidak sensitif dan begitu tumpul terhadap ancaman dan pihak asing yang nyata-nyata sangat merugikan dan menyengsarakan negeri ini dan rakyatnya.

Spirit yang sama juga dimiliki oleh RUU Keamanan Nasional (Kamnas) yang saat ini dalam tahap pembahasan di DPR.  RUU Kamnas di dalamnya terdapat banyak pasal dan istilah yang multi tafsir, pengertiannya tidak jelas dan ambigu.  UU ini berpotensi merugikan hak dan privasi publik dan berpotensi digunakan sebagai alat represi Pemerintah.

Misalnya, apa pengertian ancaman keamanan nasional  yang cakupannya bukan saja dalam bentuk militer tetapi juga selain militer (bukan bersenjata) tidak cukup jelas. Diantaranya, yang diangap ancaman bukan bersenjata adalah radikalisme dan ideologi asing. Pengalaman sejarah di masa lalu dimana Pancasila bisa ditafsirkan ke arah kiri seperti pada masa Orde lama, lalu ke arah kapitalisme seperti ada masa Orde baru dan tafsir neo liberal pada masa reformasi.  Itu artinya kriteria ideologi asing itu akan bergantung pada corak ideologi penguasa.  Itu artinya siapa saja yang bertentangan dengan ideologi penguasa akan dinilai sebagai ancaman nasional.  Ketika penguasa mengusun ideologi kapitalisme liberal, maka siapa saja yang mengkritisi atau menentang idelogi kapitalisme liberal akan bisa dianggap sebagai ancaman nasional dan karenanya harus ditindak.  Padahal selama ini ideologi kapitalisme liberal itu telah nyata-nyata merugikan negara dan menyengsarakan rakyat negeri ini.

Ancaman keamanan nasional yang akan dieliminir nantinya bukan saja yang aktual, tetapi juga yang bersifat potensial. Sementara tolok ukur dan kriterinya berpotensial itu tidak jelas.  Lagi-lagi  hal ini akan bergantung pada penafsiran subyektif penguasa.  Itu artinya RUU Kamnas berpotensi besar dijadikan alat kekuasaan.  Dengan kata lain,  melalui RUU ini sangat berpeluang lahirnya tirani baru.

Dalam RUU Kamnas ini yang dikategorikan ancaman bukan saja terhadap negara dan penyelenggara pemerintahan, tetapi terhadap perorangan atau kelompok. Artinya bisa saja seseorang atau kelompok akan ditindak secara hukum bila dianggap telah mengancam seseorang atau kelompok lain, baik secara aktual maupun potensial. Pasal ini akan memberi ruang yang luas bagi individu maupun kelompok liberal atau kelompok sesat untuk tetap eksis dan mengembangkan ajaran mereka asal sejalan dengan keamanan nasional. Sebaliknya, kalangan muslim yang kritis apalagi melakukan aksi penentangan terhadap kelompok-kelompok tersebut bisa ditindak secara hukum karena mengancam seseorang/kelompok lain.  Upaya perjuangan umat untuk menegakkan syariah Islam yang merupakan perintah agama dan perjuangan umat menentang penjajahan kapitalisme, dengan RUU Kamnas ini akan dihambat dan dianggap sebagai ancaman. Maka RUU Kamnas ini bila tidak diwaspadai justru akan melanggengkan penjajahan atas negeri ini.

to be continued…..

URL : http://hizbut-tahrir.or.id/2011/12/18/refleksi-akhir-tahun-2011/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s